KEWARGANEGARAAN
BAB 2
Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan
Kemampuan Utuh Sarjana atau Profesional
Seperti ketentuan yang telah diatur dalam UU RI nomor 12
tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan UU RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen pendidikan program sarjana diharapkan menjadi tenaga ahli profesional
yang mampu menciptakan lapangan kerja.
Menurut Undang-Undang No.
Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi,
memberikan pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua,
dan diharapkan peserta didik menjadi manusia yang lebih baik dan sesuai
ketentuan Pancasila dan UUD RI 1945. PKn sebagai mata kuliah wajib karena untuk
membentuk jiwa nasionalis dan cinta tanah air.
Belajar
tentang Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya adalah belajar tentang
keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia,
membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu,
seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat indonesia yang
terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia,
memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian,
ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik dalam kehidupan masyarakat,
bangsa, dan negara yang demokratis.
Pada awal pemerintahan Orde Baru, dalam kurikulum baru tercantum mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara yang berisi materi atau metode yang menghilangkan sifat indoktrinatif dan diubah dengan materi dan metode pembelajaran baru yang dikelompokkan menjadi Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila, Kurikulum pendidikan kewarganegaraan selalu berubah sebab mata kuliah PKn harus selalu menyesuaikan/sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Konsep dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan(PKN) dalam
Pencerdasan Kehidupan Bangsa
Mengapa pendidikan kewarganegaraan penting dalam
pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional? Marilah kita kembangkan
persepsi tentang karakteristik sarjana atau profesional yang memiliki kemampuan
utuh tersebut dan bagaimana kontribusi pendidikan kewarganegaraan terhadap
pengembangan kemampuan sarjana atau profesional.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang
pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga
mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan/atau ilmuwan
yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu
mengembangkan diri menjadi profesional.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikemukakan bahwa profesional adalah
pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian,
kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma dan diperoleh
melalui pendidikan profesi. Perlu diketahui apapun kedudukannya, sarjana atau
profesional, bila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundangan, maka orang tersebut berstatus warga negara.
Demikian pula pada ayat (2) huruf b dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Bahkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Dikatakan bahwa mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
Esensi dan Urgensi
Pendidikan Kewarganegaraan untuk Masa Depan
Apakah
tuntutan, kebutuhan, dan tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia di masa
depan? Bagaimana Anda dapat memprediksi kondisi 21 Indonesia di masa depan? Apa
gagasan berupa pemikiran hasil analisis Anda untuk masa depan? Anda masukkan
indikator-indikator berupa fakta dan peristiwa yang mungkin akan terjadi dalam
pendidikan kewarganegaraan.
Pada
tahun 2045, bangsa Indonesia akan memperingati 100 Tahun Indonesia merdeka.
Bagaimana nasib bangsa Indonesia pada 100 Tahun Indonesia merdeka? Berdasarkan
hasil analisis ahli ekonomi yang diterbitkan oleh Kemendikbud bangsa Indonesia
akan mendapat bonus demografi sebagai modal Indonesia pada tahun 2045 . Usia
produktif akan mampu berproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan
baik dan benar, tentunya cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan,
termasuk pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana kondisi warga negara pada tahun
2045? Apa tuntutan, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh negara dan
bangsa Indonesia? Benarkah hal ini akan terkait dengan masalah kewarganegaraan dan
berdampak pada kewajiban dan hak warga negara?
Nasib
sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung
pada kemampuan bangsa sendiri. Apakah Indonesia akan berjaya menjadi negara
yang adil dan makmur di masa depan? Indonesia akan menjadi bangsa yang
bermartabat dan dihormati oleh bangsa lain Semuanya sangat tergantung kepada
bangsa Indonesia.
Demikian
pula untuk masa depan PKn sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara
dan bangsa Indonesia. PKn akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang
belaku dan perkembangan tuntutan kemajuan bangsa. Bahkan yang lebih penting
lagi, akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan kontitusi yang berlaku.
BAB 3
Sumber Histories, Sosiologis, dan Politik tentang Pendidikan Kewarganegaraan
Secara historis, PKn di Indonesia senantiasa mengalami perubahan baik istilah maupun substansi sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global.
Secara sosiologis, PKn Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat.
Secara politis, PKn Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi.
Hakikat
dan Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan
kewarganegaraan merupakan sebuah bentuk dri metode pendidikan yang dimana akan
lebih bersumber ke dalam berbagai macam bentuk nilai Pancasila sebagai sebuah
kepribadian dari bangsa guna untuk dapat lebih melakukan peningkatan dan juga
pelestarian dari keluhuran moral dan juga berbagai perilaku masyarakt yang dimana
akan lebih bersumber kedalam sebuah budaya bangsa yang dimana telah ada sejak
pada masa dahulu kala.
PKn
memiliki peranan penting karena PKn menggiring untuk menjadikan peserta didik
sadar akan politik, sikap demokratis dan sebagai mata pelajaran yang wajib di
sekolah. PKn sebagai pendidikan nilai yang dipilihnya dan mengembangkan aspek
efektif yang akan di tampilkan dalam perilakunya.
BAB 4
Pengantar esensi dan urgensi
identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan
karakter
Identitas
umumnya berlaku pada entitas yang sifatnya personal atau pribadi. Sebagai
contoh, orang dikenali dari nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan sebagainya.
Hal demikian umum dikenal sebagai identitas diri.Identitas juga dapat berlaku
bagi kelompok masyarakat dan organisasi dari sekelompok orang. Sebuah keluarga
memiliki identitas yang bisa dibedakan dengan keluarga yang lain. Sebuah bangsa
sebagai bentuk persekutuan hidup dan negara sebagai organisasi kekuasaan juga
memiliki identitas yang berbeda dengan bangsa lain.
Setiap negara yang merdeka dan berdaulat sudah dapat dipastikan berupaya
memiliki identitas nasional agar negara tersebut dapat dikenal oleh
negara-bangsa lain dan dapat dibedakan dengan bangsa lain. Identitas nasional
mampu menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup negarabangsa. Negara-bangsa
memiliki kewibawaan dan kehormatan sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa
lain serta akan menyatukan bangsa yang bersangkutan.
Konsep dan Urgensi Identitas
Nasional
Secara etimologis identitas nasional
berasal dari dua kata “identitas” dan “nasional”. Konsep identitas nasional
dibentuk oleh dua kata dasar, ialah “identitas” dan “nasional”. Kata identitas
berasal dari kata “identity” (Inggris). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati
diri.
Dengan demikian identitas menunjuk pada
ciri atau penanda yang dimiliki oleh sesorang, pribadi dan dapat pula kelompok.
Penanda pribadi misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misal
dalam Kartu Tanda Penduduk, ID Card, Surat Ijin Mengemudi, Kartu Pelajar, dan
Kartu Mahasiswa.
Kata nasional berasal dari kata “national” (Inggris). Dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia, “nasional” berarti bersifat kebangsaan; berkenaan atau
berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan
kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri yakni
ciri-ciri atau karakeristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang
membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia
memiliki identitas nasional maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan
mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.
Sumber Histori, Sosiologi, Politik
tentang Identitas Nasional Indonesia
Secara
historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai
ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah
oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa Kebangkitan Nasional
(Bangsa). Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang
tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Pada saat itu muncullah kesadaran
untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Kesadaran ini mun cul karena pengaruh
dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis (Etiche
Politiek). Dengan kata lain, unsur pendidikan sangatlah penting bagi
pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas
nasional.
Secara sosiologis, identitas nasional telah
terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara
alamiah baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui
pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan
dilakukan secara terencana oleh Pemerintah dan organisasi kemasyarakatan
melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan
dalam lembaga pendidikan formal atau non formal. Dalam kegiatan tersebut
terjadi interaksi antaretnis, antarbudaya, antarbahasa, antargolongan yang
terus menerus dan akhirnya menyatu berafiliasi dan memperkokoh NKRI.
Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat
menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi: bendera
negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa
negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundangan
baik dalam UUD maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Bentuk-bentuk
identitas nasional Indonesia pernah dikemukakan pula oleh Winarno (2013)
sebagai berikut: (1) Bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah Bahasa
Indonesia; (2) Bendera negara adalah Sang Merah Putih; (3) Lagu kebangsaan
adalah Indonesia Raya; (4) Lambang negara adalah Garuda Pancasila; (5) Semboyan
negara adalah Bhinneka Tunggal Ika; (6) Dasar falsafah negara adalah Pancasila;
(7) Konstitusi (Hukum Dasar) Negara adalah UUD NRI 1945; (8) Bentuk Negara
Kesatuan Republik Indonesia; (9) Konsepsi Wawasan Nusantara; dan (10)
Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Semua bentuk
identitas nasional ini telah diatur dan tentu perlu disosialisasikan dari satu
generasi ke generasi berikutnya.
Bendera negara Sang Merah Putih
Ketentuan tentang Bendera Negara diatur dalam UU No.24 Tahun 2009 mulai Pasal 4 sampai Pasal 24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945 namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda Tahun 1928. Bendera Negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta disebut Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih saat ini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta.
Bahasa Negara Bahasa Indonesia
Ketentuan tentang Bahasa Negara diatur dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2009 mulai Pasal 25 sampai Pasal 45. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan (lingua franca) dan kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri dan identitas nasional Indonesia.
Lambang Negara Garuda Indonesia
Ketentuan
tentang Lambang Negara diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 mulai Pasal
46 sampai Pasal 57.
Garuda
adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Di tengah-tengah
perisai burung Garuda terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan
khatulistiwa. Pada perisai terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar
Pancasila sebagai berikut:
- dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima;
- dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai;
- dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai;
- dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai; dan
- dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai.
Dengan demikian, lambang negara Garuda Pancasila mengandung makna simbol sila-sila Pancasila. Dengan kata lain, Lambang Negara yang dilukiskan dengan seekor burung Garuda merupakan satu kesatuan dengan Pancasila. Artinya, lambang negara tidak dapat dipisahkan dari dasar negara Pancasila.
Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
Ketentuan tentang Lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009 mulai Pasal 58 sampai Pasal 64. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap upacara kenegaraan.
Semboyan Negara Bhinneka Tunggal Ika
Bhinneka
Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini dirumuskan
oleh para the founding fathers mengacu pada kondisi masyarakat Indonesia yang
sangat pluralis yang dinamakan oleh Herbert Feith (1960), seorang Indonesianist
yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai mozaic society. Seperti halnya sebuah
lukisan mozaic yang beraneka warna namun karena
tersusun dengan baik maka keanekaragaman tersebut dapat membentuk
keindahan sehingga dapat dinikmati oleh siapa pun yang melihatnya. Semboyan
Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna juga bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa
yang heterogen, tak ada negara atau bangsa lain yang menyamai Indonesia dengan
keanekaragamannya, namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa yaitu
bangsa Indonesia.
Dasar Falsafah Negara Pancasila
Pancasila
memiliki sebutan atau fungsi dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional,
falsafah negara, pandangan hidup bangsa, way of life, dan banyak lagi fungsi
Pancasila. Rakyat Indonesia menganggap bahwa Pancasila sangat penting karena keberadaannya
dapat menjadi perekat bangsa, pemersatu bangsa, dan tentunya menjadi identitas
nasional.
Dinamika dan Tantangan Identitas
Nasional Indonesia
Tantangan
dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapat
tanggapan dan analisis sejumlah pakar. Seperti Azyumardi Azra , menyatakan
bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan
masyarakat Indonesia karena: Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik;
adanya liberalisme politik; dan lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah.
Bagaimana upaya menyadarkan kembali bangsa Indonesia terhadap pentingnya identitas nasional dan memfasilitasi serta mendorong warga negara agar memperkuat identitas nasional? Disadari bahwa rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran warga negara dalam bersikap dan berperilaku menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya pada era reformasi bangsa Indonesia bagaikan berada dalam tahap disintegrasi karena tidak ada nilai-nilai yang menjadi pegangan bersama.
Pada hakikatnya, semua unsur formal identitas nasional, baik yang langsung maupun secara tidak langsung diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, dan diperlakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Permasalahannya terletak pada sejauh mana warga negara Indonesia memahami dan menyadari dirinya sebagai warga negara yang baik yang beridentitas sebagai warga negara Indonesia.
BAB 5
Pengantar Urgensi Integrasi Nasional sebagai Salah Satu Parameter Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Sebuah negara selalu dihadapkan pada upaya bagaimana menyuarakan keanekaragaman masyarakat yang ada di dalamnya. Jika masyarakat dalam negara tersebut tidak mau bersatu, tidak memiliki perasaan sebagai satu kesatuan dan tidak bersedia mengikrarkan diri sebagai satu bangsa, bagaimana negara tersebut bisa bangkit. Sebuah negara atau bangsa yang mampu membangun integrasi nasionalnya akan memperkokoh persatuan dan kesatuan yang ada di dalamnya.
Konsep dan Urgensi Integrasi Nasional
A. Makna Integrasi Nasional
Secara etimologi, integrasi nasional dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan secara terminologi, integrasi nasional dapat dikatakan sebagai upaya menyatukan seluruh unsur bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya (Safroedin Bahar, 1996) atau kesadaran identitas bersama di antara warga negara (Kurana, 2010)
B. Jenis Integrasi Nasional
Terdapat 5 jenis integrasi nasional, yaitu:
1. Integrasi Bangsa
2. Integrasi Wilayah
3. Integrasi Nilai
4. Integrasi Elit - Massa
5. Integrasi Tingkah Laku
Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dibagi menjadi 3 aspek:
1. Integrasi Politik
2. Integrasi Ekonomi
3. Integrasi Sosial Budaya
Pentingnya Integrasi Nasional
Integrasi nasional penting karena tujuan negara akan tercapai apabila terdapat suatu pemerintahan yang mampu menggerakkan dan mengarahkan sebuah potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Kemampuan ini hanya dapat dijalankan dengan persetujuan dan dukungan rakyat terhadap pemerintahannya. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesenangan terhadap identitas nasional seperti bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dsb.
Integrasi dan Disintegrasi
Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Disintegrasi dapat diartikan sebagai ketidakpaduan atau perpecahan diantara unsur-unsur yang ada. Disintegrasi dapat menimbulkan konflik seperti perseteruan dan pertentangan yang tentu sangat berbanding terbalk dengan integrasi.
Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan dalam suatu bangsa. Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Masyarakat tentunya lebih menginginkan integrasi namun kenyataannya justru yang terjadi adalah gejala disintegrasi seperti pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, bahkan perang.
BAB 7
NILAI DAN
NORMA KONSTITUSIONAL UUD NRI 1945 DAN KONSTITUSIONALITAS KETENTUAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UUD
· Menelusuri
Konsep dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara
Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang
berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh
karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal
yang amat mendasar dari suatu negara,maka konstitusi, dikatakan pula sebagai
hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.
Konsep konstitusi dari segi bahasa atau asal katanya
(secara etimologis) yaitu Constituer (bahasa Prancis) berarti membentuk, pembentukan.
Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara.Kontitusi
mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara atau dengan
kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai
negara (Prodjodikoro, 1970), pembentukan suatu negara atau menyusun dan
menyatakan suatu negara (Lubis, 1976), dan sebagai peraturan dasar mengenai
pembentukan negara (Mahfud MD,2001).
Fungsi Konstitusi:
1.
Konstitusi
berfungsi sebagai landasan
konsitusionalisme. Lamdasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi,
baik konstitusi dalam
arti luas maupun konstitusi
dalam arti sempit. Konstitusi
dalam arti luas
meliputi undang-undand dasar,
undang-undang organic, peraturan
perundang-undangan lain, dan kovensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa
Undang-Undang Dasar(Asti, Riyanto, 2009).
2.
Konstitusi
berfungsi : (a)
membatasi atau mengandalikan
kekuasaan pemerintah agar
dalam menjalankan
kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap
rakyatnya; (b) memberi
suatu rangka dasar hukum
bagi perubahan masyarakat
yang dicita-citakan tahap
berikutnya; (c) dijadikan landasan
penyelenggaraan negara menurut suatu system ketatanegaraan tertentu ysng
dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya; (d) menjamin hak-hak asasi warga
negara.
•
Perlunya Konstitusi dalam Kehidupan
Berbangsa-Negara Indonesia
Dalam kehidupan
berbangsa dan bernegaraIndonesia,Konstitusi memiliki beberapa peran penting
antara lain :
1.
Menetapkan tujuan berdirinya bangsa Indonesia
2.
Menjadi identitas atau jati diri seluruh bangsa
Indonesia.
3.
Menjadi sumber hukum dan hukum tertinggi dalam
sistem hukum di Indonesia
4.
Mengatur berbagai aspek mendasar dalam kehidupan
bangsa dan negara Indonesia,termasuk dalam aspek administrasi pemerintahan.
Konstitusi tertulis hanya mengatur dan mencakup hal-hal mengenai negara dalam garis besar atau pokok-pokoknya saja. Konstitusi yang tidak tertulis disebut konvensi,yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggara negara meskipun tidak tertulis. Konstitusi di negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945.
Sumber nilai
yang berasal dari tradisi musyawarah mufakat, gotong royong, hak mengadakan
protes bersama, dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan di desa yang
menunjukkan bahwa paham kedaulatan rakyat sudah lama ada di Nusantara.b.Ajaran
islam yang memuat paham bahwa seluruh manusia sama derajatnya di hadapan Tuhan,
dan melarang adanya pemaksaan kehendak antar manusia.c.Paham
humanisme-demokratis barat yang menumbuhkan sikap anti-penindasam,
anti-penjajahan, dan anti-feodalisme.C.Dinamika Demokrasi yang Bersumber dari
PancasilaPerubahan konstitusi yang dimulai sejak berlakunya UUD 1945,
Konstitusi RIS 1949,UUDS 1950, kembali ke UUD 1945, dan pelaksanaan amandemen
UUD 1945 sebanyak empat kali menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia mengalami
dinamika.Dengan berubahnya konstitusi negara Indonesia, maka berubah pula
sistem ketatanegaraannya.
a)
MPR Sesudah amandemen UUD NRI 1945, sistem
vertikal hierarkis dengan prinsip supermasi MPR berubah menjadi sistem
horizontal fundamental dengan prinsip check and balances.
b)
DPR Ketentuan mengenai DPR mengalami beberapa
perubahan untuk mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling
mengawaso dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan.
c)
DPDDPD dibentuk sebagai wadah penampung aspirasi
daerah.
d)
Esensi dan Urgensi Demokrasi PancasilaKehidupan
demokratis yang harus kita kembangkan adalah kehidupan demokratis yang mengacu
pada landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD NRI Tahun 1945.
Kehidupan
demokratis menjadi suatu hal yang penting karena dengan adanya sistem pemerintahan
yang demokratis maka rakyatnya dapat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan.
Keputusan tersebut nantinya diharapkan akan memenuhi kesejahteraan bersama.
Kedua, rakyat akan mendapat persamaan kedudukan di depan hukum sehingga
penegakan hukum dapat berjalan dengan benar dan adil. Ketiga, Pendapatan rakyat
terdistribusi dengan adil. Hal tersebut dapat terwujud dengan adanya kontribusi
rakyat dengan membayar pajak sehingga uang yang terkumpul dalam kas negara
dapat terdistribusikan kembali ke pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk
bantuan pemerintah.
Ketentuan mengenai DPR mengalami beberapa perubahan untuk mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawaso dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan.c.DPDDPD dibentuk sebagai wadah penampung aspirasi daerah.D.Esensi dan Urgensi Demokrasi PancasilaKehidupan demokratis yang harus kita kembangkan adalah kehidupan demokratis yang mengacu pada landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD NRI Tahun 1945.Kehidupan demokratis menjadi suatu hal yang penting karena dengan adanya sistem pemerintahan yang demokratis maka rakyatnya dapat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Keputusan tersebut nantinya diharapkan akan memenuhi kesejahteraan bersama. Kedua, rakyat akan mendapat persamaan kedudukan di depan hukum sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan benar dan adil. Ketiga, Pendapatan rakyat terdistribusi dengan adil. Hal tersebut dapat terwujud dengan adanya kontribusi rakyat dengan membayar pajak sehingga uang yang terkumpul dalam kas negara dapat terdistribusikan kembali ke pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk bantuan pemerintah.
· Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia
|
Konstitusi |
Masa Berlakunya |
|
UUD NRI
1945 (Masa Kemerdekaan) |
18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950, dengan
catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di
wilayah RI Proklamasi |
|
Konstitusi RIS 1949 |
27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agutus 1950 |
|
UUDS 1950 |
17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 |
|
UUD NRI 1945 (Masa Orde Lama) |
5 Juli 1959 sampai dengan 1965 |
|
UUD NRI 1945 (Masa Orde Baru) |
1966 sampai dengan 1998 |
Adanya tuntutan untuk mengamandemenkan UUD NRI 1945 didasarkan
pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan
yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Di samping itu,
dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran
beragam dan membuka peluang bagi penyelenggara negara yang otoriter,
sentralistik, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme . Penyelenggaraan negara yang demikian itulah yang menyebabkan
timbulnya kemerosotan kehidupan nasional.
Tuntutan
perubahan UUD NRI 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar. Perubahan
yang dilakukan oleh MRP, selain merupakan perwujudan dari tuntutan reformasi,
sebenarnya sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa Indonesia. Sampai saat ini
peruahan yang dilakukan terhadap UUD NRI 1945 sebanyak empat kali yakni pada
tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Persoalan bangsa dan tantangan yang dihadapai
saat itu tentunya berbeda, dengan masa awal reformasi.
· Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara.
Pada era
globalisasi saat ini, Pelanggaran terhadap konstitusi marak terjadi. Seperti
kasus korupsi yang merajalela, hirarki dipermerintahan, kolusi dan lain
sebagainya. Masyarakat seakan lupa akan perjuangan para pahlawan dalam merebut
kemerdekaan Indonesia, membentuk seperangakat ketatanegaraan Negara kesatuan
Republik Indonsia serta menghadapi segala dinamika perkembangannya hingga saat
ini.
Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya MPR RI berhasil melakukan perubahan UUD NRI 1945. Sebagai hukum dasar dan tertinggi negara, maka peraturan perundangan di bawah UUD NRI 1945, isinya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengannya. Maka jika ditemukan suatu norma dalam undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dapat melahirkan persoalan konstitusional undang-undang tersebut terhadap UUD NRI 1945.
KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA
DALAM DEMOKRASI YANG BERSUMBU PADA KEDAULATAN RAKYAT DAN MUSYAWARAH UNTUK
MUFAKAT
· Menelusuri Konsep dan Urgensi Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara
Hak adalah
kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau
dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga
yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban
untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak
tertentu tidak dapat oleh pihak laink manapun yang pada prinsipnya dapat
dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Hak dan kewajiban
merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Jika hanya menekankan pada hak
dan mengabaikan kewajiban maka akan melahirkan persoalan-persoalan.
Hak dan
kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut “teori
korelasi” yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik
antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan
dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa
kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya, jika ada korelasi
itu, hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut
hak. Hal ini sejalan dengan filsafat kebebasannya Mill yang menyatakan bahwa
lahirnya hak Asasi Manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak
persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang, menurutnya, tidak boleh
dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain, demi kepentingannya sendiri.
Konsep
yang perlu diusung adalah menyeimbangkan dalam menuntut hak dan menunaikan
kewajiban yang melekat padanya. Yang menjadi persoalan adalah rumusan aturan
dasar dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak-hak dasar warganegara,
sebagian besar tidak dibarengi dengan aturan dasar yang menuntut
kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Padahal sejatinya dalam setiap hak melekat
kewajiban, setidak-tidaknya kewajiban menghormati hak orang lain.
· Menggali Sumber Historis,Sosiologis,Politik tentang Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Indonesia.
Secara
historis perjuangan menegakkan hak asasi manusia teradi di dunia barat (Eropa).
Adalah John Locke, Seorang Filsuf Inggris pertama kali merumuskan adanya hak
alamiah (natural rights) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu ha katas
hidup. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan adanya tiga peristiwa penting
di dunia Barat. Yaitu Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis.
Secara
sosiologis, jika melihat pada proses integrasi bangsa Indonesia, persoalannya
terletak pada kurangnya mengembangkan kesepakatan nilai secara alamiah dan
partisipatif (integrase koersif). Ada satu pandangan bahwa Indonesia baru harus
dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa
lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis
yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara.
Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal ear reformasi (pertengahan 1998), munsiul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai kompoen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Tuntutan perubahan UUD NRI 1945 merupakan suatu terobaosan yang sangat besar. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia.
HAKIKAT,INSTRUMENTASI DAN PRAKSIS DEMOKRASI DI
INDONESIA
Demokrasi
terdiri atas dua kata berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Demos” berarti rakyat
atau penduduk dan “Cratein” atau “Cratos” berarti kekuasaan atau kedaulatan.
Dari dua kata tersebut terbentuklah suatu istilah “demoscratein” atau
“demokratia” yang berarti negara dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada
di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat,
pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat, atau pemerintahan negara rakyat
yang berkuasa.
Setiap
warga negara mendambakan pemerintahan demokratis yang menjamin tegaknya
kedaulatan rakyat. Hasrat ini dilandasi pemahaman bahwa pemerintahan demokratis
memberi peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk
berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Karena itu, demokrasi
perlu ditumbuhkan, diperlihara, dan dihormati oleh setiap warga negara.
Setiap
negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau
demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan,
kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapainya. Dengan
demikian pada setiap negara terdapat corak khas demokrasi yang tercermin pada
pola sikap, keyakinan dan perasaan tertentu yang mendasari, mengarahkan, dan
membri arti pada tingkah laku dan proses berdemokrasi dalam suatu system
politik.
KONSEP DAN
URGENSI YANG BERSUMBER DARI PANCASILA
Secara
etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti
rakyat dan cratos atau cratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi,
demos-cratein atau demos-cratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan
rakyat. Abraham Lincoln mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa
“demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat” atau “the government from the people, by the people, and for the
people”.
Demokrasi
selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat yang khas dari
masing-masing negara. Sifat jhas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung
ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang
universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang
berdasarkan Pancasila.
Menurut
Moh. Hatta, negara sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia
merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa-demokrasi merupakan
demokrasi asli Indonesia, yang bercirikan tiga hal yakni:
1)
cita-cita rapat
2)
cita-cita massa protes
3)
cita-cita tolong menolong.
Dengan demikian, demokrasi diyakini dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa.
